Geram Mahasiswa Unsoed Anggap Lamban Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Lambannya pengusutan dugaan kekerasan seksual di kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas membuat mahasiswa geram. Mereka pun menggelar aksi untuk mendesak segera dilakukan pengusutan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Para mahasiswa akhirnya menggelar aksi di depan Gedung Rektorat Unsoed. Aksi ini sebagai bentuk protes atas lambannya pengusutan dugaan kekerasan seksual di kampus.

Mereka juga membawa spanduk bertuliskan ‘Unsoed Darurat Kekerasan Seksual’. Orator aksi sekaligus Presiden BEM Unsoed, Bagus Hadikusumo mempertanyakan, lambannya rektorat memberikan sanksi kepada terduga pelaku kekerasan seksual yang dilantik menjadi pejabat kampus.

“Ini sudah menjadi bola panas, tapi kenapa Unsoed baru berstatemen ketika mahasiswa bergerak. Ini jadi satu tanda tanya, Rektor bergeraknya kalau sudah kebakaran jenggot,” kata Bagus dalam orasinya, Jumat (16/6/2023).

Meski begitu mahasiswa tersebut merasa tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh pihak rektorat.

“Jawaban-jawabannya diplomatis semua. Pertemuan kita hari ini sebenarnya tertujunya ke Rektor. Walaupun wakil rektor jajarannya tetapi kita mau yang paling kita incar adalah Rektor,” terangnya.

Dirinya menegaskan, dalam aksi kali ini mahasiswa membawa 11 tuntutan. Delapan di antaranya merupakan masalah kekerasan seksual (KS)

“Poin KS itu kita minta untuk menegakkan kasus. Ternyata kasus kekerasan seksual bahwa memang yang paling besar itu satu kasus ya. Tapi ternyata banyak di beberapa fakultas,” ungkapnya.

Pihaknya meminta agar rektor menegakkan Permendikbud no 30 tahun 2021. Apalagi mahasiswa menilai pihak rektorat terkesan lambat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

“Jangan sampai lambat dan abai terhadap Permendikbud ini. Apalagi kalau ada kasus seperti ini mereka berdalih tidak punya SOP untuk menyampaikan ke publik. Kalau misal publikasi adalah hal yang baik mengapa harus menunggu SOP,” jelasnya.

Tanggapan Kampus

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Norman Arie Prayogo menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas PPKS.

“Kita sudah bertemu dengan Satgas PPKS. Namun masih kita nilai apakah ini KS atau bukan. Apa kebijakan yang akan diambil. Kalau memang terbukti nanti akan menyimpulkan seperti apa sanksi yang akan dikeluarkan rektor,” ujarnya.

Pihaknya meminta maaf seandainya selama ini terkesan lambat. Sebab dari internal kampus harus mempertimbangkan dan mencari bukti kuat untuk mengambil tindakan.

“Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena sudah mengingatkan. Kami tidak membela diri. Karena memang kita lama menanganinya agar hati-hati. Kami akan berbenah,” pungkasnya.