Tag: universitas swasta

UMY Dalami Dugaan Mutilasi Redho Terkait dengan Penelitiannya soal LGBT

UMY Dalami Dugaan Mutilasi Redho Terkait dengan Penelitiannya soal LGBT

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Redho Tri Agustian (20) korban mutilasi di Sleman disebut sedang melakukan penelitian kelompok LGBT di Jogja. Pihak kampus mendalami kaitan mutilasi Redho dengan penelitiannya soal LGBT.
“Jadi yang tidak wajar itu begitu, karena ini informasi hanya dari pelaku, korbannya sudah meninggal,” kata Wakil Rektor V Bidang Kerjasama dan Internasional UMY Prof. Achmad Nurmandi saat dihubungi wartawan, Kamis (27/7/2023).

Oleh sebab itu, UMY menelusuri kegiatan Redho sebelum kejadian pembunuhan dan mutilasi di Sleman. Hasilnya, Redho ternyata tengah melakukan penelitian terkait kelompok LGBT.

“Sehingga kita mencari informasi apa yang dilakukan, termasuk riset,” ujarnya.

“Nah, nanti kita kan sedang cari, mendalami toh, dia sudah masuk ke berapa informan segala macam,” lanjut Nurmandi.

Menurutnya, pendalaman tersebut karena hingga saat ini pihaknya belum bisa mengakses laptop milik Redho. Sebab, laptop milik Redho itu masih diamankan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena menjadi salah satu barang bukti.

“Karena laptopnya masih di Polda DIY, jadi kita belum tahu (apa yang dikerjakan Redho),” jelas dia.

Nurmandi memastikan akan memberi kabar jika ada perkembangan tentang kasus mutilasi ini. Dia menyebut hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut.

“Belum ada perkembangan lagi informasinya,” ucapnya.

Sebagai informasi, polisi telah menangkap kedua pelaku mutilasi terhadap Redho, yang berinisial W (29) dan RD (38). Keduanya ditangkap di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/7)

Polisi menyebut antara korban dan pelaku tergabung dalam kelompok tidak wajar di media sosial. Namun, polisi tidak secara lugas menyebut kelompok yang diikuti korban maupun kedua tersangka mutilasi tersebut.
“Jadi pelaku dan korban saling kenal, mereka kenal di grup yang ada di medsos. Hasil pemeriksaan kita sudah 3-4 bulan (kenal). Ketemu pertama,” kata Dirreskrimum Polda DIY Kombes FX Endriadi, Selasa (18/7).

Redho Korban Mutilasi Sleman Ternyata Sudah 3 Bulan Penelitian tentang LBGT

Pihak kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyebut mahasiswa yang menjadi korban mutilasi di Sleman, Redho Tri Agustian (20), sedang meneliti kelompok LGBT di Jogja. Redho disebut sudah melakukan penelitian selama tiga bulan.
“Yang kita tahu itu kan sudah 3 bulan dia meneliti itu. Cuma kan masuk kelompok itu susah,” kata Wakil Rektor V Bidang Kerjasama dan Internasional UMY, Prof Achmad Nurmandi saat dihubungi wartawan, Kamis (27/7/2023).

Nurmandi mengatakan Redho menerima dana hibah penelitian mahasiswa. Dana hibah itu merupakan program dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Ristek RI tahun 2023.

Dia menyebut penelitian Redho mengambil tema tentang kelompok LGBT di Jogja. Nurmandi menduga Redho sengaja mengikuti kelompok tersebut untuk merampungkan penelitiannya.

“(Judul penelitian) Ya kelompok-kelompok unik di Jogja itu, kelompok-kelompok LGBT, kelompok radikal,” terang Nurmandi.

Oleh sebab itu, Nurmandi menduga Redho menjadikan dua pelaku sebagai responden penelitiannya. Sehingga ada dugaan kuat kematian Redho berhubungan dengan penelitian tersebut.

“Iya, indikasinya kan sementara ini ya seperti itu,” ucapnya.

Nurmandi pun menduga Redho tergabung kelompok yang tak wajar itu demi kepentingan penelitiannya. Dia pun tak percaya jika Redho seorang LGBT.

“Kalau misalnya ya, itu LGBT kan tidak mungkin, tidak sejajar kok, kan itu kan pengangguran semua pelakunya,” ujarnya.

Pihaknya pun menduga kedua pelaku mutilasi Redho adalah responden penelitiannya. “Iya, indikasinya kan sementara ini ya seperti itu,” ucap Nurmandi.

Sebagai informasi, polisi telah menangkap kedua pelaku mutilasi terhadap Redho, yang berinisial W (29) dan RD (38). Keduanya ditangkap di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/7).

Polisi menyebut antara korban dan pelaku tergabung dalam kelompok di media sosial. Ketiganya kemudian bertemu di kos W dan disebut melakukan aktivitas tidak wajar.

“Jadi pelaku dan korban saling kenal, mereka kenal di grup yang ada di medsos. Hasil pemeriksaan kita sudah 3-4 bulan (kenal). Ketemu pertama,” kata Dirreskrimum Polda DIY Kombes FX Endriadi, Selasa (18/7).

Sosok Maulana, Medalis OSN yang Diterima 21 Universitas Top Dunia

Sosok Maulana, Medalis OSN yang Diterima 21 Universitas Top Dunia

Nama Maulana jadi viral di media sosial TikTok lewat akun Maul. Pasalnya ia mengunggah foto dirinya dengan 21 logo universitas ternama yang terletak di 4 benua berbeda. Siapa dia?
Maulana Fatahillah Adzima, nama lengkapnya, diketahui memulai prestasi saat duduk di bangku SMP. Semasa sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang aktif. Bahkan, mengikuti olimpiade tingkat nasional.

Kulik Geografi Sejak SMP

Laki-laki yang akrab dipanggil Maul itu mengawali prestasinya di bidang geografi. Saat di bangku SMP, ia mulai tertarik akan geografi saat mempelajari tentang geografi fisik.

“Waktu itu aku tertarik sama penjelasan guruku di SMP tentang batuan, bagaimana bumi terbentuk. Hingga masuk SMA aku senang bisa mempelajari geografi lebih lanjut dan bertekad untuk berprestasi di bidang tersebut,” ujar Maulana dalam situs Pusat Prestasi Nasional, Senin (24/7/2023).

Minat Maulana kian tumbuh di bangku SMA. Pada jenjang ini, Maulana mulai mengikuti perlombaan Olimpiade Sains hingga tingkat nasional atau yang dikenal dengan Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Ikut OSN di SMA

Walaupun baru pertama kali memasuki tahap nasional, Maulana berhasil mendapat medali perunggu di bidang Geografi. Satu tahun setelahnya, Maulana mengikuti bidang Kebumian dan mendapat medali perunggu juga.

Menurutnya, dari banyak kompetisi yang diikuti, OSN adalah kompetisi yang paling berkesan.

“Menurut saya yang paling mengesankan adalah saat saya mengikuti OSN geografi, karena saya merasakan tahapan dari kabupaten/kota, provinsi, hingga akhirnya bisa di tahap nasional,” ujar siswa SMAN 3 Semarang itu.

Dapat Beasiswa Indonesia Maju

Melihat Beasiswa Indonesia Maju (BIM) di tahun 2021, Maulana langsung menyiapkan diri untuk mendaftar. Sejak bulan April di 2022, ia mulai mempersiapkan untuk mendaftar mulai dari mengikuti tahap essay hingga wawancara.

Hingga saat duduk di kelas 12, Maulana berhasil mengantongi BIM. BIM merupakan beasiswa dari Kemdikbudristek bagi pelajar untuk melanjutkan kuliah di luar negeri.

“Setelah saya diterima menjadi salah satu awardee BIM, saya memiliki visi ke depan untuk berkuliah di luar negeri karena lolos di BIM adalah suatu kesempatan besar yang harus saya manfaatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Maulana menjelaskan, ia diterima di berbagai universitas. Salah satunya di universitas impiannya, yaitu University of California, Berkeley, Amerika Serikat di Jurusan Teknik Sipil.

Walaupun jurusan pilihannya berbeda dengan bidang yang ia tekuni selama ini, Maulana menilai bidang geografi dan kebumianlah yang mengantarkannya pada bidang pembangunan.

“Saya melihat setelah saya mendalami bidang geografi dan kebumian, saya sadar bahwa saya juga tertarik dengan pembangunan di Indonesia dan pembangunan secara sustainable kedepannya. Dimana nanti saya akan banyak belajar tentang pembangunan dan bagaimana bangunan tersebut bisa berdiri, sehingga bisa berkontribusi untuk Indonesia kedepannya,” pungkasnya.

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menggelar Diskusi Nasional Diseminasi Praktik Pembangunan Masyarakat dan Rekayasa Sosial” secara virtual, Senin (26/6/2023). Acara ini merupakan diseminasi hasil praktikum mahasiswa yang secara lazim jadi bagian implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat Prodi Sosiologi Unpad. Acara ini tidak hanya diikuti mahasiswa Sosiologi Unpad, tapi juga diikuti mahasiswa Prodi Sosiologi dari perguruan tinggi lain di Indonesia.

Dalam rilis yang di terima Kanal Media Unpad, program praktikum dilaksanakan selama semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Selama satu semester, mahasiswa telah laksanakan praktik pembangunan masyarakat di Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Ketua Program Studi Sosiologi Unpad Dr. Hery Wibowo, M.M., mengatakan, isu utama acara ini adalah mendorong pembiasaan antar mahasiswa untuk bertukar asumsi dan gagasan. Ini dilaksanakan mengingat tidak benar satu tuntutan keterampilan nonteknis (softskill) di jaman depan adalah kekuatan berpikir kritis, kreatif, dan dapat laksanakan complex problem solving. “Dengan demikian, diseminasi hasil praktikum adalah tidak benar satu wahana yang tepat untuk membangun perihal tersebut, di mana sejak mahasiswa telah dibiasakan untuk sharing gagasan dan mengakses area ubah pikiran,” kata Hery. Acara ini menghadirkan pembicara kunci, yaitu Dosen Sosiologi Unpad Dr. Wahju Gunawan, M.Si., yang memaparkan materi “Peranan Sosiologi didalam Pembangunan Masyarakat”. Menurut Wahju, pembangunan masyarakat adalah serangkaian kegiatan program pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

“Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat jadi penting didalam sosiologi sebab sosiologi merupakan ilmu perihal masyarakat, wajib mewadahi pembangunan masyarakat dan pemberdayaannya,” kata Wahju. Lebih lanjut Wahju mengatakan, didalam rangka mengembangan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas kinerjanya, keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat penting diperlukan. Pentingnya sertifikasi profesi akan memberi tambahan implikasi kepada banyak pihak: masyarakat, institusi pengguna, dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Menutup paparannya, Wahju menyampaikan bahwa meninjau guna sosiologi didalam pembangunan masyarakat amat signifika. Tantangan ke depannya adalah menyinergikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI).

Acara kemudian dilaksanakan bersama presentasi hasil praktikum bersama rangkaian berbasis unit kelompok, yaitu unit yang mengulas isu di bawah payung Sosiologi Kesehatan/Lingkungan (Fakta Sosial Penanganan Sampah di lingkungan Masyarakat), kemudian Sosiologi Kebencanaan (Fakta Sosial Dayeuhkolot sebagai lokasi rentan banjir) dan Sosiologi Pendidikan/Keagamaan (Fakta Sosial keadaan pendidikan anak di Desa). Presentasi selanjutnya dilaksanakan penanggapan khusus dari penanggap Bintang Renaldi, mahasiswa Universitas Bengkulu dan Yogi Pranata dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mahasiswa dari luar Unpad sendiri berasal dari Universitas Riau, Universitas Udayana, dan Universitas Lambung Mangkurat.

Festival Pascasarjana FK-KMK UGM Bersama Universitas Pattimura Bahas Pengendalian Virus Nyamuk Demam Berdarah

Festival Pascasarjana FK-KMK UGM Bersama Universitas Pattimura Bahas Pengendalian Virus Nyamuk Demam Berdarah

Pentingnya sinergi bidang kesehatan didalam berkontribusi mengatasi masalah kesehatan nasional diwujudkan didalam berbagai program kerja serupa antar universitas. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) berkolaborasi bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura didalam kronologis “Festival Pascasarjana FK-KMK UGM” pada Sabtu (23/6).

Acara yang disiarkan segera berasal dari Aula Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Ambon berikut dihadiri segera oleh akademisi berasal dari dua universitas. “Tujuan utama kami datang laksanakan roadshow ini adalah untuk memperkenalkan bidang belajar di UGM. Kita paham bahwa persebaran tenaga kesehatan selagi ini tidak merata, dan sangat dibutuhkan. Kami berharap, acara ini mampu menaikkan pengetahuan dan menaikkan alternatif bagi para dosen, baik berasal dari S1 ke S2, maupun S2 ke belajar S3,” ucap dr. Ahmad Hamim Sadewa, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan FK-KMK UGM.

Pertemuan 2 Kampus

Pertemuan dua kampus ini menjadi wadah diskusi didalam mengulas berbagai isu kesehatan. “Besar harapan kami pada FK-KMK UGM untuk tidak cuma berdiskusi di sini, tapi juga mampu berkolaborasi lebih lanjut, lebih-lebih didalam Tridarma perguruan tinggi,” ungkap Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti, Dr. dr. Bertha Jean Que, Sp.S., M.Kes. Menurutnya, salah satu faktor ketidakmerataan tenaga medis, lebih-lebih dokter adalah gara-gara enggannya lulusan sarjana kedokteran untuk menyita belajar profesi selain dokter spesialis. Hal ini juga mendapat dukungan bersama dengan terdapatnya kebijakan umur maksimal pendidikan S2 adalah 35 tahun.

Rangkaian acara dilanjutkan bersama dengan sesi talkshow dan diskusi bertema “Inovasi Intervensi dan Teknologi Kesehatan Kedokteran” yang dibawakan oleh civitas akademika FK-KMK UGM. Salah satu isu yang diangkat adalah inovasi dan intervensi penanganan nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD). Kementrian Kesehatan melaporkan setidaknya tersedia peningkatan vital pada angka kematian gara-gara DBD, yakni 705 orang di 2021, menjadi 1.183 di 2022.

Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D menyampaikan sistem pertumbuhan dan persebaran nyamuk DBD di masyarakat. “Salah satu inovasi yang kami kembangkan adalah bakteri Wolbachia pada nyamuk yang mampu mencegah virus dengue. Kami mengawinkan nyamuk jantan dan betina, di mana salah satunya mempunyai bakteri Wolbachia. Ketika telur-telur nyamuk bersama dengan virus dengue itu muncul, ternyata virusnya tidak berkembang,” terang Prof. Adi. inovasi bakteri Wolbachria ini membangkitkan solusi baru untuk mengendalikan pertumbuhan nyamuk dengue di masyarakat.

Mengaku Tidak Diusir Warga, Mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang Minta Maaf

Mengaku Tidak Diusir Warga, Mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang Minta Maaf

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) kelanjutannya berharap maaf atas video viral mereka beberapa selagi lalu. Sembilan mahasiswa KKN UNP itu sebabkan video keinginan maaf dan mengunggahnya .codi tempat sosial. Para mahasiswa selanjutnya mengaku menyesal dan tidak cukup bijaksana di dalam mengfungsikan tempat sosial.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video yang telah beredar dan sempat viral dan ditambahi bumbu-bumbu supaya mengarah ke berita hoaks, kita berasal dari KKN Bungus Teluk Kabung RW 5, memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ninik mamak, pemuka adat, camat Bungus Teluk Kabung, Lurah Bungus Barat, Babinkamtibmas, Babinsa, dan seluruh penduduk terkhusus Bungus Teluk Kabung.

Kami ikut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rektorat beserta jajaran dan panitia KKN Universitas Negeri Padang, beserta pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keteledoran kita di dalam bermedia sosial.

Kami termasuk berharap maaf kepada teman-teman yang tidak ikut terlibat dan berterimakasih kepada teman-teman yang telah mensupport. Serta terimakasih kepada ketua group KKN kita yang telah mewadahi dan mengayomi kita hingga selagi ini. Kami terlampau menyesal sebab tidak cukup bijaksananya kita di dalam bermedia sosial. Sesungguhnya tidak pernah sedikitpun kita punya niat untuk mencemarkan dan menyebabkan kerusakan nama baik pihak terkait”.

Selain itu, mereka mengaku bahwa mereka tidak diusir oleh warga Bungus dan menyatakan terkecuali ini menjadi pembelajaran kedepannya untuk mereka.

“Kami tidak diusir oleh pemerintahan kelurahan maupun penduduk Bungus, Teluk Kabung. Kepulangan kita berasal berasal dari keinginan kita sendiri dengan didampingi oleh Babinkamtibmas. Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kedepannya”.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat viral di tempat sosial.

Dalam video itu nampak mahasiswi sedang berswafoto dan melontarkan kalimat yang dinilai menyudutkan penduduk setempat.

“Kalian libur semester? Mana maen, KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar, Limapuluh Kota? Bungus lah, air nggak ada, mandi di musala. Diusir? Ngontrak bayar pula,” ucap sejumlah mahasiswi di dalam video tersebut.

Biaya UKT Tinggi, Camaba Unesa Pilih Mundur dan Kuliah di Universitas Swasta

Aliya (bukan nama sebenarnya) sempat diterima di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) jalur SNBT 2023. Perempuan asal Sawojajar, Kota Malang tersebut masuk dalam daftar calon mahasiswa baru (camaba) D4 Transportasi di Fakultas Vokasi, Unesa.

Ibu dari Aliya,mengatakan, informasi diterimanya Aliya di Unesa malah tidak membuat sang anak bahagia sepenuhnya. Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan pada anaknya terbilang cukup mahal. “Kena UKT tinggi Rp 9,4 juta,” kata sang Ibu, saat dikonfirmasi, Selasa (4/7/2023).

Mengetahui biaya besaran tersebut, Aliya justru memilih mengundurkan diri. Ia tidak ingin membebani orang tuanya yang hanya bekerja sebagai karyawan swasta. Padahal sang orang tuanya tidak mempermasalahkannya karena meyakini uang dapat dicari. Ia dan anaknya semula mengira akan ditetapkan biaya UKT sekitar Rp 7 juta. Namun, karena ada kekeliruan saat input data, biaya UKT Aliya justru dikenakan sebesar Rp 9 jutaan.

Ia menduga sistem kampus mengira anaknya berasal dari keluarga mampu. Oleh karena itu, anaknya dikenakan biaya UKT cukup tinggi di Unesa. Hal ini diyakininya karena sebenarnya ada banyak Camaba Unesa yang diterima dengan UKT murah karena proses input datanya sesuai.

Menurutnya, saat ini anaknya sudah memutuskan untuk masuk ke ke salah satu kampus swasta di Kota Malang melalui jalur prestasi atau nilai rapor. Lokasi kampus ini berada tidak jauh dari Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang. Di kampus tersebut, Aliya hanya dikenakan UKT Rp 6,6 juta untuk S-1 Teknik Sipil.

Berdasarkan laporan yang diterima, biaya UKT di tiap prodi dan jenjang kampus tersebut berbeda. Kemudian juga ada Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) di kampus tersebut. “Sekarang di sana masih ada diskon 2,1 juta karena jalur prestasi dan bisa dicicil. Ada skema bayar lunas, dicicil sampai dua tahun dan lainnya,” ucapnya.

Universitas Stanford Tersandung Kasus Pelanggaran Data, Informasi Pribadi Calon Mahasiswa Bocor

Universitas Stanford Tersandung Kasus Pelanggaran Data, Informasi Pribadi Calon Mahasiswa Bocor

Universitas Stanford mengungkapkan pelanggaran data setelah file yang berisi informasi penerimaan program PhD di bidang ekonomi diunduh dari situs web-nya antara Desember 2022 dan Januari 2023.

Minggu lalu, universitas yang berbasis di California, AS, itu mengirimkan surat pemberitahuan pelanggaran data kepada 897 individu yang memasukkan informasi pribadi dan kesehatan sebagai bagian dari aplikasi pascasarjana jurusan ekonomi.

Pihak universitas memberi tahu para pelamar atau calon mahasiswa pascasarjana bahwa info pribadi mereka telah diakses tanpa izin.

“Pada 24 Januari 2023, Stanford diberi tahu bahwa folder yang berisi file aplikasi 2022-2023 untuk masuk ke program PhD Departemen Ekonomi Stanford muncul di situs web departemen karena kesalahan konfigurasi pengaturan folder,” demikian pemberitahuan universitas kepada individu yang terkena dampak.

“Kami segera menyelidiki masalah ini, yang mengungkapkan bahwa akses tidak terbatas ke aplikasi dimulai pada 5 Desember 2022, dan ada dua unduhan materi aplikasi antara 5 Desember 2022 dan 24 Januari 2023,” lanjut pemberitahuan tersebut, dikutip dari Bleeping Computer, Sabtu (25/2/2023).

Informasi yang terungkap sebagai akibat dari pelanggaran data ini terdiri dari aplikasi dan materi yang menyertainya, termasuk nama, tanggal lahir, alamat rumah dan surat, nomor telepon, alamat email, ras dan suku, kewarganegaraan, serta jenis kelamin.

“Insiden tersebut tidak melibatkan program di Stanford selain program PhD di bidang Ekonomi. Itu juga tidak melibatkan pendaftaran sarjana ke universitas,” kata pihak universitas dalam pernyataan terpisah di situsnya.

Blokir Akses

Beberapa materi yang disampaikan selama proses aplikasi PhD juga termasuk informasi kesehatan pelamar. Nomor jaminan sosial dan data keuangan tidak terungkap selama kejadian karena file aplikasi tidak berisi jenis data ini.

Stanford segera memblokir akses ke file setelah mengetahui tentang paparan yang tidak disengaja. Saat ini, pihak universitas mengatakan tak menemukan bukti bahwa informasi yang diunduh telah disalahgunakan.

“Kerahasiaan, privasi, dan keamanan informasi pribadi adalah salah satu prioritas tertinggi kami, dan kami memiliki langkah-langkah keamanan untuk melindungi jenis informasi ini,” tambah Stanford.

“Menanggapi kejadian ini, kami memperbarui proses dan kebijakan kami terkait dengan keamanan penyimpanan file elektronik dan akan melatih kembali fakultas dan staf tentang kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Kasus Sebelumnya

Sebelumnya, universitas juga terjerat pelanggaran data pada April 2021. Namun kasus tersebut bukan faktor internal, tetapi ulah kelompok ransomware Clop.

Pelaku kejahatan siber itu membocorkan dokumen yang dicuri dari platform Accellion File Transfer Appliance (FTA) Stanford School of Medicine.

Data yang dipublikasikan secara online oleh geng kejahatan dunia maya Clop setelah serangan 2021, mencakup nama, alamat, alamat email, nomor jaminan sosial, dan informasi keuangan.

Seorang juru bicara Stanford belum menanggapi masalah ini saat dimintai komentar oleh BleepingComputer.

Polisi Kumpulkan Sejumlah Tokoh di Malang Usai Kasus Sweeping Akibat Pengeroyokan Mahasiswa hingga Tewas

Polisi Kumpulkan Sejumlah Tokoh di Malang Usai Kasus Sweeping Akibat Pengeroyokan Mahasiswa hingga Tewas

Kota mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda usai adanya aksi sweeping sekelompok orang, di Kelurahan Tlogomas Malang, pada Minggu malam 25 Juni 2023.

Kabag Ops Polresta Malang Kota Kompol Supiyan mengatakan, hasil pertemuan tersebut disepakati beberapa hal.

Supiyan menjelaskan, sejumlah hal yang disepakati tersebut antara lain adalah pihak dari sekelompok orang yang pada Minggu malam (25/6) melakukan aksi sweeping di kawasan Tlogomas meminta permohonan maaf kepada masyarakat setempat.

Kemudian, kelompok tersebut juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap kelompoknya agar tidak ada peristiwa serupa dan akan bertanggung jawab secara perdata atas dampak dari aksi sweeping itu.

“Pasca-kejadian keributan pada lokasi Tegalgondo, Kabupaten Malang, itu berkembang langsung di wilayah Kota Malang,” katanya.

Pada Minggu malam, sekelompok orang melakukan aksi sweeping di kawasan Tlogomas kurang lebih pukul 19.00 WIB. Aksi tersebut buntut dari kasus pengeroyokan yang menyebabkan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta meninggal dunia.

Kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Malang, mengingat peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan seorang mahasiswa berinisial KM asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Supiyan menambahkan, usai aksi sweeping yang tidak berlangsung lama itu, ada sejumlah orang yang dibawa menggunakan truk polisi. Ratusan orang itu dibawa ke rumah duka Gotong royong, di Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

“Untuk menghindari adanya ketegangan dengan warga, kami melakukan langkah antisipasi untuk membawa mereka ke Gotong Royong, yang menjadi tempat persemayaman. Tidak ada pihak-pihak yang ditahan kepolisian usai peristiwa sweeping itu,” katanya.

Kabag Ops Polresta Malang Kota Kompol Supiyan mengatakan, hasil pertemuan tersebut disepakati beberapa hal.

Supiyan menjelaskan, sejumlah hal yang disepakati tersebut antara lain adalah pihak dari sekelompok orang yang pada Minggu malam (25/6) melakukan aksi sweeping di kawasan Tlogomas meminta permohonan maaf kepada masyarakat setempat.

Kemudian, kelompok tersebut juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap kelompoknya agar tidak ada peristiwa serupa dan akan bertanggung jawab secara perdata atas dampak dari aksi sweeping itu.

“Pasca-kejadian keributan pada lokasi Tegalgondo, Kabupaten Malang, itu berkembang langsung di wilayah Kota Malang,” katanya.

Pada Minggu malam, sekelompok orang melakukan aksi sweeping di kawasan Tlogomas kurang lebih pukul 19.00 WIB. Aksi tersebut buntut dari kasus pengeroyokan yang menyebabkan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta meninggal dunia.

Kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Malang, mengingat peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan seorang mahasiswa berinisial KM asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Supiyan menambahkan, usai aksi sweeping yang tidak berlangsung lama itu, ada sejumlah orang yang dibawa menggunakan truk polisi. Ratusan orang itu dibawa ke rumah duka Gotong royong, di Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

“Untuk menghindari adanya ketegangan dengan warga, kami melakukan langkah antisipasi untuk membawa mereka ke Gotong Royong, yang menjadi tempat persemayaman. Tidak ada pihak-pihak yang ditahan kepolisian usai peristiwa sweeping itu,” katanya.

Polisi Lakukan Pendalaman Kasus

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik, Senin, mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga masih melakukan pendalaman untuk menangkap pelaku pengeroyokan yang berujung meninggalnya mahasiswa berinisial KM asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

“Untuk saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan tentang siapa pelaku pembunuhan,” ucap Taufik.

Pihaknya saat ini juga telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 20 saksi seperti rekan korban, sejumlah panitia, serta pemilik dan karyawan kafe dalam peristiwa pengeroyokan usai adanya pesta kelulusan di salah satu kafe di wilayah Desa Tegalgondo.

Menurutnya, berdasar informasi awal, peristiwa itu bermula pada saat korban berpamitan pulang sebelum pesta kelulusan tersebut usai. Hal itu, menyebabkan sejumlah rekannya tersinggung dan kemudian melakukan pengeroyokan kepada korban.

“Korban kemudian dikeroyok dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, rekan-rekan korban menghubungi rekan lainnya dan kemudian datang ke lokasi,” tuturnya.

Ia menambahkan, usai sejumlah rekan korban tiba di lokasi, pelaku pengeroyokan sudah meninggalkan tempat tersebut. Sehingga, para rekan korban yang mendatangi lokasi itu kesal dan merusak kafe yang ada di Desa Tegalgondo itu.

“Dari kelompok itu, kemudian menyisir ke wilayah Kecamatan Dau untuk mencari pelaku pengeroyokan korban itu,” ungkapnya.

Pada Minggu (25/6) dini hari, KM dilaporkan meninggal dunia di belakang Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Korban diduga dikeroyok sejumlah rekannya usai menghadiri pesta kelulusan.

Pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut, juga memicu adanya aksi sweeping di wilayah Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Minggu malam. Aksi sweeping tersebut dihentikan oleh Polresta Malang Kota.

KPK Luncurkan Menu JAGA Kampus, Cegah Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi

KPK Luncurkan Menu JAGA Kampus, Cegah Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan menu baru pada platform atau aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi atau JAGA bernama JAGA Kampus. Peluncuran JAGA Kampus merupakan hasil kerja sama KPK dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, aplikasi JAGA merupakan mekanisme yang dibangun KPK untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi maupun melaporkan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Di mana saat ini, JAGA telah menyajikan berbagai data dan informasi yang meliputi sektor kesehatan, pengelolaan keuangan desa, perizinan, dan Penanganan Covid-19,” ujar Ghufron dalam peluncuran JAGA Kampus.

JAGA.ID App KPK Untuk Universitas

Untuk memudahkan masyarakat luas mengakses JAGA, KPK juga menyajikannya dalam bentuk aplikasi. Terbaru yaitu, JAGA Kampus yang merupakan pengembangan dari menu pada sektor Pendidikan, yang memuat beragam data dan informasi seputar dunia pendidikan. Melalui JAGA Kampus, KPK berharap aplikasi ini bisa menjadi sarana keterbukaan informasi untuk dimanfaatkan oleh para mahasiswa, orang tua siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat yang terkait dengan kampus. Di antaranya, informasi terkait penyedia barang dan jasa untuk kampus, atau menyediakan data keuangan perguruan tinggi.

“JAGA kampus diharapkan bisa memberikan iklim dunia pendidikan yang berintegritas bukan hanya dalam riset, tapi juga tata kelola keuangan dan aset. Sehingga tidak ada potensi merugikan negara dan antikorupsi,” kata Ghufron.

“Kami juga berharap JAGA kampus bisa melahirkan kampus berintegritas, kemudian melahirkan alumni sarjana, doktor, yang juga berintegritas,” imbuhnya.

Ghufron menuturkan, KPK tidak akan berjalan sendiri dalam mengelola laporan masyarakat. Setiap masukan dan laporan akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam hal JAGA Kampus, KPK akan meneruskan ke Kemendikbud Ristek, Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan institusi terkait lainnya. Dia itu menegaskan, KPK akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pelapor.

“Jangan sampai mahasiswa yang melapor untuk dapat nilai A ada harganya, untuk bisa lulus ada harganya, itu dirugikan karena sudah melapor,” ucap Nurul Ghufron.

Peluncuran Aplikasi JAGA Kampus

Diselenggarakan secara virtual dan disiarkan melalui saluran YouTube KPK ini juga dihadiri oleh Menteri Dikbud Ristek Nadiem Makarim. Nadiem pun menyambut baik pengembangan platform JAGA dengan memasukkan informasi seputar kampus yang akan membantu mencegah korupsi di dunia pendidikan tinggi.

Pihaknya, kata Nadiem, tengah mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

“Sejauh ini, sudah ada 16 Perguruan tinggi yang menjadi PTNBH,” ujarnya.

Nadiem memaparkan, jika Perguruan tinggi menjadi PTNBH, maka akan memiliki otonomi yang lebih besar untuk pengelolaan pembelajaran maupun manajemen kampusnya. Sehingga harus lebih bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas. JAGA Kampus menampilkan profil perguruan tinggi, informasi dosen, mahasiswa, anggaran, serta pemasukan dan pengeluaran PTNBH.

Semua itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PTNBH. Nadiem berpesan kepada rektor dan dosen Perguruan tinggi, untuk membantu mewujudkan dunia kampus yang berintegritas. Salah satunya dengan merancang mata kuliah antikorupsi. “Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, bisa dimulai dari kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mari bergerak serentak,” ujar Nadiem. Untuk diketahui, JAGA.ID merupakan platform pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK, memiliki komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan partisipasi publik guna mendorong keterbukaan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah.

Ketika Kampus Disusupi Kepentingan Politik dan Kekuasaan

Ketika Kampus Disusupi Kepentingan Politik dan Kekuasaan

SALAH satu keistimewaan kampus sebagai suatu institusi adalah sifatnya yang independen, netral, dan inovatif serta kritis terhadap segala bentuk aksi politik kekuasaan dan ketidakberesan sosial yang terjadi di masyarakat. Seluruh insan kampus seperti dosen dan mahasiswa berhak memperoleh ruang dan kebebasan untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat supaya tidak ditindas oleh rezim kekuasaan (Tan Malaka, 1926).

Selain itu, dominasi kekuasaan apalagi penjajahan tidak memiliki tempat di lingkungan kampus. Terlebih lagi jika itu dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi jabatan tertentu karena pada dasarnya jabatan itu hanya sebatas beban kerja tambahan yang tidak semestinya digunakan melakukan dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, sekalipun seorang rektor, ia tidak berhak untuk bersikap otoriter terutama dalam membuat kebijakan/peraturan, terlebih lagi menerapkan sikap kepemimpinan berbasis style ‘komando’ yang berpotensi pada menguatnya feodalisme dan penyeragaman pola pikir yang menekan daya kritis, kreativitas, dan inovasi.

Catatan Sejarah Bangsa

Dalam catatan sejarah bangsa, kelompok intelektual memiliki peran penting. Di era kolonial, semangat untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan rakyat lahir dari semangat nasionalisme dan anti-penjajahan para intelektual muda pada masa itu. Lagi-lagi pada tahun 1998, mahasiswa dan kelompok intelektual kampus menjadi garda terdepan yang berjuang keras menentang dan menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang militeristik, otoriter, dan represif. Kejatuhan rezim Orde Baru ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kesadaran kolektif kelompok intelektual yang melakukan berbagai kajian ilmiah kritis untuk membongkar tindakan korup pemerintah pada masa itu kepada publik (Merlyna Lim, 2003). Bahkan di era reformasi saat ini yang ditandai dengan kebebasan berpendapat, kelompok intelektual kampus juga terus berperan aktif mengkritik keras kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab segenap sivitas akademika untuk memastikan bahwa kampus adalah ruang yang harus bebas dari kepentingan politik-kekuasaan.

Sudahkah kampus bebas kepentingan politik? Meskipun begitu, memastikan kampus bersih dari unsur kepentingan politik-kekuasaan memang bukan pekerjaan mudah. Belum lagi sekelumit ‘dosa’ besar yang masih menghantui dunia pendidikan kita saat ini. Sebagai contohnya adalah perihal penolakan dan penggugatan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia terhadap terbitnya PP No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang dinilai ‘cacat’ formil dan materil serta sarat dengan unsur politik dan kepentingan. Beberapa poin penting utama yang dipermasalahkan adalah tentang dibolehkannya rektor-wakil rektor untuk merangkap jabatan di BUMN/BUMD (hanya dilarang untuk jabatan direksi). Kemudian penghapusan kewenangan untuk memberi masukan terhadap rektor terkait Rencana Strategis, Rencana Akademik, Rencana Program Jangka Panjang, dan pengurangan kewajiban UI untuk mengalokasikan dana bagi mahasiswa yang tidak mampu.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI, Prof. Manneke Budiman menilai PP tersebut sarat dengan kepentingan politik dan menduga ada campur tangan dari pihak pemerintah. Parahnya lagi PP tersebut dibuat tanpa melibatkan Dewan Guru Besar dan Senat Akademik. Menurut Manneke, keputusan yang ‘cacat’ demokrasi ini diduga ditunggangi oleh tiga kelompok.

Pertama; orang-orang di luar UI yang membutuhkan sumber daya, infrastruktur, serta sosial kapital untuk konsolidasi menuju kekuasaan. Kedua: mereka yang berada di UI, namun tidak bertujuan mengabdi secara permanen dan memanfaatkan universitas sebagai ‘batu loncatan’ untuk meraih ambisi politik. Ketiga: mereka yang tinggal permanen di UI yang hanya gemar mencari keuntungan pribadi. Apa yang terjadi di UI ini mungkin saja hanya salah satu dari banyak kasus politik kepentingan/kekuasaan yang terjadi di lingkungan kampus. Artinya mengembalikan kampus sebagai ruang yang steril dari kepentingan politik akan menjadi ‘pekerjaan rumah’ kedepannya.

Ratusan Dosen Unisla Demo Bank Tuntut Cairkan 2 Bulan Gaji Belum Dibayar

Ratusan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Lamongan (Unisla) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor cabang salah satu bank di Lamongan.

Ratusan Dosen Unisla Demo Bank Tuntut Cairkan 2 Bulan Gaji Belum Dibayar

Ratusan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Lamongan (Unisla) menuntut agar bank bisa memberikan akses kepada yayasan untuk bisa mencairkan gaji mereka yang belum terbayarkan selama 2 bulan ini.

Para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Lamongan (Unisla) ini mendatangi kantor bank di Jalan Basuki Rahmat Lamongan. Dalam aksinya massa membawa poster dan spanduk serta berorasi terkait tuntutan mereka.

“Tuntutan kami di antaranya adalah agar bank memberikan akses kepada stakeholder YPPTI Sunan Giri Lamongan masa bakti Tahun 2023-2028 terhadap Rekening An YPPTI Sunan Giri Lamongan untuk keperluan penggajian dosen, tenaga kependidikan, karyawan dan kegiatan akhademik Unisla,” kata salah seorang korlap aksi barisan dosen dan tenaga kependidikan Unisla, Suisno kepada wartawan, Senin (19/6/2023).

Dua bulan gaji dosen dan karyawan Universitas Islam Lamongan (Unisla) belum terbayar buntut dualisme kepemimpinan. Imbasnya, puluhan orang dari mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bank BRI Lamongan. Puluhan massa tersebut sempat long march dari kampus Unisla, kemudian menggelar unjuk rasa menuntut pihak bank memberikan akses pencairan rekening milik Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam (YPPTI) Sunan Giri Lamongan yang menaungi Unisla. Dengan harapan, gaji mereka yang tertunda selama dua bulan dapat segera terbayar.

Mereka lalu menuntut pihak bank agar memberikan akses kepada stakeholder YPPTI Sunan Giri Lamongan masa bakti tahun 2023-2028 terhadap Rekening atas nama YPPTI Sunan Giri Lamongan yang digunakan untuk kewajiban pengembalian dana kepada negara dan mahasiswa sebagaimana LHA Injen Kemendikbud.

“Kami juga mendesak kepada bank untuk bertindak adil dan mengedepankan profesionalisme, kehati-hatian dan taat hukum yang dibuktikan dengan menjauhi sikap keberpihakan pada pihak-pihak yang tdak lagi mempunyai desar hukum untuk mengaku sebagai YPPTI Sunan Giri Lamongan,” ujarnya.

Dosen dan Karyawan Unisla Demo Bank di Lamongan

Demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka memulai demo dengan aksi longmarch dari kampus mereka di Jalan Veteran sambil membawa poster yang berisikan tuntutan mereka.

“Kami juga mengecam pihak bank agar tidak ikut masuk konflik yayasan sehingga merugikan para dosen dan karyawan sehingga gaji selama dua bulan dibekukan,” ungkap salah seorang dosen dalam orasinya.

Aksi unjuk rasa para dosen ini juga sempat diwarnai ketegangan antara pengunjukrasa dengan aparat kepolisian lantaran massa memaksa masuk halaman kantor untuk menemui pimpinan cabang bank. Perwakilan para dosen ini kemudian diperbolehkan untuk masuk ke bank untuk melakukan audiensi. Namun audiensi berjalan buntu karena tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak.

Para peserta aksi yang berada di luar pagar, mereka membubarkan diri setelah sekitar 3 jam berorasi. Mereka mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka masih tak diindahkan.

Geram Mahasiswa Unsoed Anggap Lamban Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Geram Mahasiswa Unsoed Anggap Lamban Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Lambannya pengusutan dugaan kekerasan seksual di kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas membuat mahasiswa geram. Mereka pun menggelar aksi untuk mendesak segera dilakukan pengusutan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Para mahasiswa akhirnya menggelar aksi di depan Gedung Rektorat Unsoed. Aksi ini sebagai bentuk protes atas lambannya pengusutan dugaan kekerasan seksual di kampus.

Mereka juga membawa spanduk bertuliskan ‘Unsoed Darurat Kekerasan Seksual’. Orator aksi sekaligus Presiden BEM Unsoed, Bagus Hadikusumo mempertanyakan, lambannya rektorat memberikan sanksi kepada terduga pelaku kekerasan seksual yang dilantik menjadi pejabat kampus.

“Ini sudah menjadi bola panas, tapi kenapa Unsoed baru berstatemen ketika mahasiswa bergerak. Ini jadi satu tanda tanya, Rektor bergeraknya kalau sudah kebakaran jenggot,” kata Bagus dalam orasinya, Jumat (16/6/2023).

Meski begitu mahasiswa tersebut merasa tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh pihak rektorat.

“Jawaban-jawabannya diplomatis semua. Pertemuan kita hari ini sebenarnya tertujunya ke Rektor. Walaupun wakil rektor jajarannya tetapi kita mau yang paling kita incar adalah Rektor,” terangnya.

Dirinya menegaskan, dalam aksi kali ini mahasiswa membawa 11 tuntutan. Delapan di antaranya merupakan masalah kekerasan seksual (KS)

“Poin KS itu kita minta untuk menegakkan kasus. Ternyata kasus kekerasan seksual bahwa memang yang paling besar itu satu kasus ya. Tapi ternyata banyak di beberapa fakultas,” ungkapnya.

Pihaknya meminta agar rektor menegakkan Permendikbud no 30 tahun 2021. Apalagi mahasiswa menilai pihak rektorat terkesan lambat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

“Jangan sampai lambat dan abai terhadap Permendikbud ini. Apalagi kalau ada kasus seperti ini mereka berdalih tidak punya SOP untuk menyampaikan ke publik. Kalau misal publikasi adalah hal yang baik mengapa harus menunggu SOP,” jelasnya.

Tanggapan Kampus

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Norman Arie Prayogo menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas PPKS.

“Kita sudah bertemu dengan Satgas PPKS. Namun masih kita nilai apakah ini KS atau bukan. Apa kebijakan yang akan diambil. Kalau memang terbukti nanti akan menyimpulkan seperti apa sanksi yang akan dikeluarkan rektor,” ujarnya.

Pihaknya meminta maaf seandainya selama ini terkesan lambat. Sebab dari internal kampus harus mempertimbangkan dan mencari bukti kuat untuk mengambil tindakan.

“Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena sudah mengingatkan. Kami tidak membela diri. Karena memang kita lama menanganinya agar hati-hati. Kami akan berbenah,” pungkasnya.